Minggu, 31 Agustus 2014

Persyaratan Pendaftaran dan Formasi CPNS Kab. Bondowoso 2014

Berikut Persyaratan Pendaftaran CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014:
  • Persyaratan Umum
  1. Warga Negeara Indonesia;
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
  6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
  7. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  8. Berkelakuan baik;
  9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;
  • Persyaratan Khusus
  1. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tinggnya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2014, ditunjukkan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
  2. Persyaratan administrasi pelamar:
  • Foto copy ijzah beserta transkrip nilai.
  • Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
  • Foto copy KTP yang berlaku.
Setelah melakukan pendaftaran online ke PANSELNAS, peserta wajib mengirimkan berkas lamaran sebagai berikut:
  1. Surat Lamaran dibuat dengan tulis tangan sendiri dengan huruf latin memakai tinta hitam di tujukan kepada Bupati Bondowoso.
  2. Foto copy KTP (dilegalisir atau disahkan pejabat berwenang);
  3. Foto copy Ijazah dan Transkrip nilai (masing-masing dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang); Catatan: Ijazah yang diakui adalah yang sah dikeluarkan dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau dari Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta minimal terakreditasi B, untuk Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri minimal nilai IPK 2,8 sedangkan Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta minimal nilai IPK 3,2.
  4. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cn berwarna sebanyak tiga lembar.
di Tidak ada komentar:

Cara Cek Hasil Sinkronisasi Dapodikdas 2014-2015

Setiap sekolah wajib untuk melakukan update data Dapodikdas semester 1 tahun ajaran 2014-2015 menggunakan aplikasi Dapodikdas 3.00. Data kiriman sekolah anda melalui aplikasi Dapodikdas nantinya akan digunakan untuk keperluan penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Siswa Miskin (BSM), penyaluran Dana BOS dll.

Mengingat begitu pentingnya data tersebut, kami mengingatkan kepada operator sekolah untuk benar-benar teliti dalam proses pelaksanaan input data, baik data sekolah, siswa maupun data PTK yang dilakukan menggunakan aplikasi Dapodikdas.

Untuk menjaga kualitas data yang anda kirim ke server pusat melalui sinkronisasi online, hendaknya selalu mencek Validasi Data pada aplikasi Dapodikdas, pastikan tidak ada data yang dinyatankan Invalid pada aplikasi Dapodikdas sebelum anda melakukan sinkronisasi secara online.

Disamping itu, perlu untuk mengecek langsung di server pusat apakah hasil sinkronisasi data tersebut benar-benar masuk atau tidak, untuk itu berikut kami jelaskan bagaimana Cara Cek Hasil Sinkronisasi Dapodikdas 2014-2015 melalui Progres Pengiriman di http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id.

1. Kunjungi alamat berikut http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id
2. Pilih Progres Pengiriman
3. Pilih Propinsi (pilih berada di propinsi mana sekolah anda)
4. Pilih Kabupaten dan Kecamatan dan terakhir pilih Nama Sekolah anda



5. Masukkan Kode Registrasi Sekolah anda dan klik Buka.


6. Cek waktu sinkronisasi, cocokkan dengan yang tertera di aplikasi Dapodikdas, jika waktu menunjukkan Tanggal yang sama dengan saat anda melakukan sinkronisasi, maka anda cek data sekolah anda, jika terdapat perubahan data dan sesuai dengan yang anda inputkan di aplikasi Dapodikdas, maka proses sinkronisasi telah berhasil dan data sudah benar-benar terkirim.
di Tidak ada komentar:

Rabu, 27 Agustus 2014

Cara Verval NISN Peserta Didik

NISN merupakn nomor unik yang dimiliki setiap peserta didik dimulai dari jenjang sekolah dasar dan merupakan nomor unik yang berlaku untuk selamanya. Saat ini Operator Sekolah disamping disibukkan oleh Data Dapodikdas semester 1 tahun ajaran 2014/2013 juga sibuk dengan urusan Verval NISN Peserta Didik. Untuk itu kami share tutorial ini sebagai panduan singkat bagi Operator Sekolah untuk melakukan Verval NISN Peserta Didik hasil sinkronisasi Dapodikdas 2013/2014 maupun Dapodikdas 2014/2015 bagi Sekolah yang sudah melakukan sinkronisasi.

Namun sebelum itu kami akan menjelaskan bebrapa fitur yang perlu anda pahami di situs Verval PD tersebut, di antarnya saya rangkup sebagai berikut:

Pertama adalah menu Home pada menu ini menampilkan diagram lingkaran yang menunjukkan persentase perbandingan data Referensi yaitu siswa yang sudah sesuai (warna biru) dan Resedu yaitu data yang belum sesuai atau yang belum anda verval (warna biru). Artinya anda harung membuka menu Resedu untuk memulai melakukan Verval PD, berikut tutorial lengkapnya:

1. Login ke Situs Verval PD
2. Masukkan Username dan Password yang anda gunakan untuk login di Aplikasi Dapodikdas
3. Setelah masuk pilih menu Resedu.


4. Klik nama siswa yang ingin anda Verval, maka akan muncul kotak pencarian di paling bawah halaman, jika hingga pencarian ke 5 data tidak ada yang sesuai di kotak pencarian tersebut, klik Not Match maka siswa tersebut akan secara otomatis berpindah pada tab menu Referensi dan otomatis siswa tersebut mendapatkan NISN.
5. Jika pada kolom pencarian di temukan, berilah tanda centang pada kotak kecil di sebelah kiri nama siswa, dan selanjutnya anda klik Match dan sama, siswa tersebut secara otomatis berpindah pada tab menu Referensi dan siswa tersebut juga mendapatkan NISN.
di Tidak ada komentar:

Selasa, 26 Agustus 2014

Menambahkan PTK Baru Pada Aplikasi Dapodikdas 3.00

Jika pada unit kerja anda kedatanagn PTK baru, maka anda harus menambahkan PTK tersebut di Aplikasi Dapodikdas 3.00 yang kemudian PTK tersebut masuk dalam Daftar Tunggu untuk dapatnya masuk ke Daftar Tabel Utama. Menambahkan PTK baru pada Aplikasi Dapodikdas 3.00 dapat dilakukan secara langsung di Aplikasi Dapodikdas 3.00. 

Jika pada Aplikasi Dapodikdas 2.0.3 PTK baru yang ditambahkan tidak dapat secara langsung berpindah pada Tabel Utama, melainkan masih masuk dalam daftar tunggu, lamanya PTK tersebut ada pada Daftar Tunggu saya juga belum tahu pasti. Untuk Aplikasi Dapodikdas 3.00, menambahkan PTK baru sama dengan yang anda lakukan dengan Aplikasi Dapodikdas versi sebelumnya.

Pentingnya penambahan PTK jika ada PTK baru di unit kerja anda menjadi dasar kami untuk share artikel ini, dan berikut langkah demi langkah yang perlu anda lakukan untuk menambahkan PTK baru di Aplikasi Dapodikdas 3.00.

1. Login ke Aplikasi Dapodikdas 3.00.
2. Jika anda berhasil Login, anda pilih tab menu PTK.
3. Klik Tambah, maka akan muncul jendela menu baru seperti gambar dibawah ini.


4. Kemudian klik Tambah dan isikan semua data PTK tersebut.
5. Terakhir klik Simpan.
6. Langkah terakhir anda klik Pindah ke Tabel Utama untuk memindah PTK tersebut ke Tabel Utama.
7. Klik Tutup.

Jika pada langkah nomor 6 tidak bisa dilakukan, artinya PTK tersebut masih dalam tahap pengecekan dan masuk dalam Daftar Tunggu, silahkan anda tunggu dan lakukan kembali langkah ke nomor 6, silahkan anda coba-coba hingga bisa, biasanya membutuhkan waktu beberapa hari.
di Tidak ada komentar:

Senin, 25 Agustus 2014

Comodo Dragon Untuk Dapodikdas 3.00

Sejak di luncurkannya aplikasi Dapodikdas versi 3.00 untuk input data Sekolah, PTK dan juga Peserta Didik Tahun Ajaran 2014/2015 yang data tersebut akan digunakan untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru, penyaluran Dana Bos, penyaluran Dana BSM untuk siswa, Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional untuk siswa tingkat 6 dan lain. Aplikasi Dapodikdas 3.00 merupakan aplikasi berkelanjutan yang nantinya akan berkhir pada 31 Desember 2014.

Dapodikdas 3.00 menggunakan sistem berbeda dengan aplikasi sebelumnya, untuk itu bagi Operator Sekolah di haruskan untuk terlebih dahulu mengunduh data prefill baru sebelum malakukan instalasi Aplikasi Dapodikdas 3.00.

Secara keseluruhan Aplikasi Dapodikdas 3.00 tidak banyak mengalami masalah tidak seperti yang kita alami dengan aplikasi Dapodikdas versi sebelumnya, mekanismen pengiriman untuk Dapodikdas 3.00 ini yaitu langsung menggunakan sinkronisasi secara online, Aplikasi Dapodikdas 3.00 ini tidak lagi mepergunakan Backup BSD seperti sebelumnya yang banyak membingungkan Operator Sekolah terkait validasi data PTK.



Seperti yang sudah kami alami, pada awalnya Aplikasi Dapodikdas di sekolah kami mengalami beberapa kendala kecil seperti: Tidak bisa menyimpan data periodik siswa, data rincian sekolah, penugasan PTK dan juga Registrasi Peserta Didik, semua itu hanay terletak pada kesalahan kita dalam menggunakan Aplikasi Browser yang tepat untuk Aplikasi Dapodikdas 3.00

Awalnya kami menggunakan browser yang lama yang memang support pada aplikasi Dapodikdas versi sebelumnya, karean pada awalnya kami mengira Browser yang kami gunakan masih support dengan Aplikasi Dapodikdas 3.00.

Untuk kelancaran input data pada Aplikasi Dapodikdas versi 3.00, sesuai dengan yang kami alami, kami menyarankan agar teman-teman Operator Sekolah menggunakan Aplikasi Browser Comodo Dragon. Silahkan anda download Comodo Dragon di link dibawah ini.

di Tidak ada komentar:

Lupa Password Akun Padamu? Berikut Solusinya

Setelah sekian lama kita tinggalkan PADAMU NEGERI kini mulai dihimbau bagi tiap-riap PTK untuk menagjukan aktifasi dan cetak kartu digital sebagai bukti NUPTK aktif semester 1 tahun ajaran 2014/2015. Karena sudah begitu lama kita tidak melakukan login di akun PADAMU NEGERI jadi sangat memungkinkan jika kita lupa password akun tersebut, seperti yang dialamai rekan saya yang melaporkan untuk melakukan reset password kepada saya yang kebetulan saya merupakan operator sekolah di unit kerja kami.

Saya kira kejadian ini buka hanya di alami oleh rekan saya, tidak menutup kemungkinan PTK lain juka menagalami hal yang serupa, untuk itu kami meras perlu untuk share artikel ini, semoga menjadi solusi yang memang benar-benar dibutuhkan. Beriktu prosedur/tahapan yang harus anda lakukan jika anda lupa/ingin melakukan reset password di akun PADAMU NEGERI.

1. Laporkan kepada Operator Sekolah anda.
2. Tugas Operator sekolah untuk mengatur ulang password anda, dengan cara sebagai berikut:

Pertama: Operator Sekolah masuk dengan klik Login Admin/Operator Sekolah di http://padamu.siap.web.id.

Kedua: Pilih Kelola Grup Akun dan pilih Daftar Anggota Grup PTK sehingga muncul Daftar PTK seperti gambar dibawah ini.


Ketiga: (perhatikan gambar diatas) Pilih nama PTK yang akan anda reset passwordnya, klik Tanda Panah kecil yang saya tandai dengan kota kecil pada gambar diatas untuk memunculkan perintah, dan kemudian anda klik Atur Ulang Password.


Keempat: Jika Ketiga sudah anda lakukan maka akan muncul menu Konfirmasi klik saja Ya dan cetak surat pemberitahuan reset password. Pada Surat Pemberitahuan Reset Password yang anda ceta, disna anda akan diberikut password baru, silahkan anda gunakan password baru tersebut untuk lagin di Login PTK di http://padamu.siap.web.id
di Tidak ada komentar:

Pengisian Jumlah Jam Mengajar Untuk Kepsek (SD)

Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan dengan jumlah jam 18, jadi setiap Kepala Sekolah masih memiliki kewajiban mengajar minimal 6 jam untuk mencukupi jumlah jam perminggu yaitu 24 jam mengajar. Berikut saya share cara imput jumlah jam mengajar untuk Kepala Sekolah pada Dapodikdas tahun ajaran 2014/2014.
  1. Untuk Kepala Sekolah dengan kode sertifikasi Guru Kelas, inputkan 4 jam di kelas 5 dan 2 jam di kelas 6 dengan menagmpu Mata Pelajaran PKn.
  2. Untuk Kepala Sekolah dengan kode sertifikasi PJOK, inputkan 4 jam di kelas 5 dan 4 jam di kelas 6 sebagai/mengampu Mata Pelajaran PJOK.
  3. Untuk Kepala Sekolah dengan kode sertifikasi PAI, inputkan dikelas 3 dan kelas 6 dengan masing-masing 3 jam di setiap rombel, dan mengampu Mata Pelajaran Agama Islam.
Input jam mengajar untuk Kepala Sekolah tempatkan di Mata Pelajaran Wajib untuk yang tambahan jam. Bila Kepala Sekolah dengan kode sertifikasi PJOK dan jumlah rombel hanya 6 dalam satu sekolah, dan guru PJOK yang ada juga bersertifikasi, maka guru PJOK tersebut wajib mencari jam tambahan di sekolah lain sebanyak 8 jam/perminggu, agar sertifikasinya tetap bisa terbayarakan.

Dasar utama masukan/saran pembagian jumlah jam mengajar ini adalah agar tidak ada kesan dua guru mengajar Mata Pelajaran yang sama dalam satu rombel.

Dan bagaimana cara pengisian jumlah jam mengajar pada Aplikasi Dapodikdas 3.00, berikut saya jelaskan secara singkat.

Disini saya akan mencontohkan pengisian JJM untuk Kepala Sekolah dengan kode sertifikasi Guru Kelas.

Pertama: Masuk pada tab menu Rombongan Belajar Pilih rombel/kelas yang akan ditambahkan untuk JJM nya, dalam hal ini saya memilih Rombel/Kelas 5. Kemudian klik Pembelajaran Ganjil (2014/2015).

Kedua: Pada menu Pembelajaran Ganjil (2014/2015) anda klik tambah untuk menambahkan mata pelajaran (PKn) dan tempatkan pada Mata Pelajaran Wajib.

Ketiga: Isikan 4 untuk jam mengajar, dan pilih Nama PTK serta isikan nomor SK mengajar dan juga tanggal SK, terakhir klik Simpan.


Lakukan hal yang sama seperti langkah di atas untuk Rombel/Kelas berikutnya (kelas 6) hanya saja, di rombel ini anda isikan 2 jam untuk jam mengajarnya.
di Tidak ada komentar:

Simulasi CAT Online


Simulasi CAT Online sudah dapat diakses melalui
&
serta melalui situs media partner :
di Tidak ada komentar:

Minggu, 24 Agustus 2014

Instansi Pemerintah Penerima Pendaftar CPNS 2014



Dibawah ini Adalah Instansi / Lembaga Pemerintah Yang Buka Pendaftaran CPNS 2014:

IDINSTANSISTATUSJADWAL
1010KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAMSiap Pendaftaran

1020KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANSiap Pendaftaran 
1030KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATSiap Pendaftaran 
2000KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGISiap Pendaftaran 
2020KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPSiap Pendaftaran 
2040KEMENTERIAN BUMNSiap Pendaftaran 
2050KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSiap Pendaftaran 
2060KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASISiap Pendaftaran 
2100KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGASiap Pendaftaran 
2110KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATSiap Pendaftaran 
2120KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSiap Pendaftaran 
3001KEMENTERIAN DALAM NEGERIDalam Proses 
3002KEMENTERIAN LUAR NEGERIDalam Proses 
3004KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADalam Proses 
3005KEMENTERIAN KEUANGANSiap Pendaftaran24 Agustus - 7 September 2014 
3006KEMENTERIAN PERTANIANDalam Proses 
3008KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDalam Proses 
3009KEMENTERIAN PERHUBUNGANDalam Proses 
3010KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDalam Proses 
3011KEMENTERIAN KESEHATANDalam Proses 
3012KEMENTERIAN AGAMADalam Proses 
3013KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIDalam Proses 
3014KEMENTERIAN SOSIALSiap Pendaftaran 
3015KEMENTERIAN KEHUTANANSiap Pendaftaran25 Agustus - 8 September 2014
3016KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANSiap Pendaftaran 
3018KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADalam Proses 
3019KEMENTERIAN PERDAGANGANSiap Pendaftaran25 Agustus - 8 September 2014
3020KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDalam Proses 
3021KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDalam Proses 
3022KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFDalam Proses 
4001KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARASiap Pendaftaran 
4002KEJAKSAAN AGUNGDalam Proses 
4003BADAN INTELIJEN NEGARADalam Proses 
4004SEKRETARIAT JENDERAL MPRDalam Proses 
4007MAHKAMAH AGUNG RIDalam Proses 
4008BADAN PEMERIKSA KEUANGANSiap Pendaftaran25 Agustus - 8 September 2014
4010LEMBAGA SANDI NEGARASiap Pendaftaran 
4011BADAN KEPEGAWAIAN NEGARADalam Proses 
4012LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADalam Proses 
4013LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONALDalam Proses 
4014LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIADalam Proses 
4015BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALSiap Pendaftaran 
4016BADAN PUSAT STATISTIKDalam Proses 
4017KEMENTERIAN PPN/BAPPENASDalam Proses 
4018ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIASiap Pendaftaran 
4019BADAN INFORMASI GEOSPASIALSiap Pendaftaran24 Agustus - 7 September 2014           
4020BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONALDalam Proses 
4021BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALDalam Proses 
4022BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGIDalam Proses 
4023BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANSiap Pendaftaran 
4024BADAN PERTANAHAN NASIONALDalam Proses 
4025PERPUSTAKAAN NASIONAL RIDalam Proses 
4027BADAN STANDARDISASI NASIONALSiap Pendaftaran 
4031BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDalam Proses 
4032LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RIDalam Proses 
4035BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKADalam Proses 
4036SEKRETARIAT KABINETDalam Proses 
4040BADAN NARKOTIKA NASIONALSiap Pendaftaran 
4041SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUMDalam Proses 
4043BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADalam Proses 
4046KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RIDalam Proses 
4049SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIALDalam Proses 
4050SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAHDalam Proses 
4051BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKIDalam Proses 
4052BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RISiap Pendaftaran24 Agustus - 7 September 2014
4053BADAN SAR NASIONALDalam Proses 
4054LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHSiap Pendaftaran24 Agustus - 7 September 2014
4055PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam Proses 
4056OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIADalam Proses 
4060BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEDalam Proses 
4062BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMDalam Proses 
5100PEMERINTAH ACEHDalam Proses 
6300PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTADalam Proses 
6503PEMERINTAH KAB. SIDOARJODalam Proses 
5106PEMERINTAH KAB. ACEH BARATDalam Proses 
5112PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYADalam Proses 
5101PEMERINTAH KAB. ACEH BESARDalam Proses 
5105PEMERINTAH KAB. ACEH SELATANDalam Proses 
5111PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKILDalam Proses 
5114PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANGDalam Proses 
5108PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARADalam Proses 
5104PEMERINTAH KAB. ACEH TIMURDalam Proses 
5401PEMERINTAH KAB. AGAMDalam Proses 
7705PEMERINTAH KAB. ALORDalam Proses 
8015PEMERINTAH KAB. ASMATDalam Proses 
6811PEMERINTAH KAB. BALANGANDalam Proses 
7204PEMERINTAH KAB. BANGGAIDalam Proses 
7207PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUANDalam Proses 
7211PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUTDalam Proses 
5701PEMERINTAH KAB. BANGKADalam Proses 
5703PEMERINTAH KAB. BANGKA BARATDalam Proses 
5705PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATANDalam Proses 
5704PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAHDalam Proses 
6508PEMERINTAH KAB. BANGKALANDalam Proses 
6801PEMERINTAH KAB. BANJARDalam Proses 
7312PEMERINTAH KAB. BANTAENGDalam Proses 
6511PEMERINTAH KAB. BANYUWANGIDalam Proses 
6806PEMERINTAH KAB. BARITO KUALADalam Proses 
6703PEMERINTAH KAB. BARITO SELATANDalam Proses 
6713PEMERINTAH KAB. BARITO TIMURDalam Proses 
6702PEMERINTAH KAB. BARITO UTARADalam Proses 
7316PEMERINTAH KAB. BARRUDalam Proses 
6406PEMERINTAH KAB. BATANGDalam Proses 
5221PEMERINTAH KAB. BATUBARADalam Proses 
6104PEMERINTAH KAB. BEKASIDalam Proses 
5702PEMERINTAH KAB. BELITUNGDalam Proses 
5706PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMURDalam Proses 
7702PEMERINTAH KAB. BELUDalam Proses 
5117PEMERINTAH KAB. BENER MERIAHDalam Proses 
5802PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATANDalam Proses 
5809PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAHDalam Proses 
5801PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARADalam Proses 
6904PEMERINTAH KAB. BERAUDalam Proses 
8002PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFORDalam Proses 
7604PEMERINTAH KAB. BIMADalam Proses 
8101PEMERINTAH KAB. BINTANDalam Proses 
5110PEMERINTAH KAB. BIREUENDalam Proses 
6521PEMERINTAH KAB. BLITARDalam Proses 
6414PEMERINTAH KAB. BLORADalam Proses 
6101PEMERINTAH KAB. BOGORDalam Proses 
6527PEMERINTAH KAB. BOJONEGORODalam Proses 
7002PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOWDalam Proses 
7012PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATANDalam Proses 
7007PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARADalam Proses 
6509PEMERINTAH KAB. BONDOWOSODalam Proses 
7104PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGODalam Proses 
8013PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOELDalam Proses 
6408PEMERINTAH KAB. BREBESDalam Proses 
7501PEMERINTAH KAB. BULELENGDalam Proses 
7311PEMERINTAH KAB. BULUKUMBADalam Proses 
8401PEMERINTAH KAB. BULUNGANDalam Proses 
5503PEMERINTAH KAB. BUNGODalam Proses 
7205PEMERINTAH KAB. BUOLDalam Proses 
7803PEMERINTAH KAB. BURUDalam Proses 
7808PEMERINTAH KAB. BURU SELATANDalam Proses 
7410PEMERINTAH KAB. BUTON UTARADalam Proses 
6416PEMERINTAH KAB. CILACAPDalam Proses 
5207PEMERINTAH KAB. DAIRIDalam Proses 
5201PEMERINTAH KAB. DELI SERDANGDalam Proses 
6403PEMERINTAH KAB. DEMAKDalam Proses 
5411PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYADalam Proses 
8033PEMERINTAH KAB. DOGIYAIDalam Proses 
7606PEMERINTAH KAB. DOMPUDalam Proses 
5611PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANGDalam Proses 
7708PEMERINTAH KAB. ENDEDalam Proses 
7321PEMERINTAH KAB. ENREKANGDalam Proses 
7707PEMERINTAH KAB. FLORES TIMURDalam Proses 
6110PEMERINTAH KAB. GARUTDalam Proses 
7504PEMERINTAH KAB. GIANYARDalam Proses 
7105PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARADalam Proses 
7302PEMERINTAH KAB. GOWADalam Proses 
6404PEMERINTAH KAB. GROBOGANDalam Proses 
6707PEMERINTAH KAB. GUNUNG MASDalam Proses 
6303PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDULDalam Proses 
7901PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARATDalam Proses 
7904PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATANDalam Proses 
7902PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAHDalam Proses 
7906PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMURDalam Proses 
7905PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARADalam Proses 
6804PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATANDalam Proses 
6805PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAHDalam Proses 
6809PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARADalam Proses 
5215PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTANDalam Proses 
5305PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIRDalam Proses 
5304PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULUDalam Proses 
6115PEMERINTAH KAB. INDRAMAYUDalam Proses 
8037PEMERINTAH KAB. INTAN JAYADalam Proses 
8001PEMERINTAH KAB. JAYAPURADalam Proses 
8008PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYADalam Proses 
6412PEMERINTAH KAB. JEPARADalam Proses 
6504PEMERINTAH KAB. JOMBANGDalam Proses 
8208PEMERINTAH KAB. KAIMANADalam Proses 
6605PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULUDalam Proses 
7505PEMERINTAH KAB. KARANGASEMDalam Proses 
6105PEMERINTAH KAB. KARAWANGDalam Proses 
5202PEMERINTAH KAB. KARODalam Proses 
6711PEMERINTAH KAB. KATINGANDalam Proses 
5804PEMERINTAH KAB. KAURDalam Proses 
6612PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARADalam Proses 
6423PEMERINTAH KAB. KEBUMENDalam Proses 
6517PEMERINTAH KAB. KEDIRIDalam Proses 
8020PEMERINTAH KAB. KEEROMDalam Proses 
6402PEMERINTAH KAB. KENDALDalam Proses 
5807PEMERINTAH KAB. KEPAHIANGDalam Proses 
7805PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARUDalam Proses 
7003PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHEDalam Proses 
7903PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULADalam Proses 
7005PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUDDalam Proses 
6606PEMERINTAH KAB. KETAPANGDalam Proses 
7503PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNGDalam Proses 
7412PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMURDalam Proses 
7413PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUANDalam Proses 
7405PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATANDalam Proses 
6808PEMERINTAH KAB. KOTABARUDalam Proses 
6705PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARATDalam Proses 
6704PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMURDalam Proses 
5312PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGIDalam Proses 
6611PEMERINTAH KAB. KUBU RAYADalam Proses 
6304PEMERINTAH KAB. KULON PROGODalam Proses 
7701PEMERINTAH KAB. KUPANGDalam Proses 
6908PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMURDalam Proses 
5206PEMERINTAH KAB. LABUHANBATUDalam Proses 
5222PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATANDalam Proses 
5223PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARADalam Proses 
5901PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATANDalam Proses 
5903PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARADalam Proses 
8030PEMERINTAH KAB. LANNY JAYADalam Proses 
5808PEMERINTAH KAB. LEBONGDalam Proses 
8104PEMERINTAH KAB. LINGGADalam Proses 
7601PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARATDalam Proses 
7603PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMURDalam Proses 
7608PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARADalam Proses 
7325PEMERINTAH KAB. LUWU TIMURDalam Proses 
6522PEMERINTAH KAB. MADIUNDalam Proses 
6419PEMERINTAH KAB. MAGELANGDalam Proses 
6524PEMERINTAH KAB. MAGETANDalam Proses 
6912PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULUDalam Proses 
6116PEMERINTAH KAB. MAJALENGKADalam Proses 
8305PEMERINTAH KAB. MAJENEDalam Proses 
7721PEMERINTAH KAB. MALAKADalam Proses 
8402PEMERINTAH KAB. MALINAUDalam Proses 
7809PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYADalam Proses 
7804PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARATDalam Proses 
8303PEMERINTAH KAB. MAMASADalam Proses 
8029PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAHDalam Proses 
8302PEMERINTAH KAB. MAMUJUDalam Proses 
8306PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAHDalam Proses 
8301PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARADalam Proses 
5213PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATALDalam Proses 
7715PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARATDalam Proses 
7716PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMURDalam Proses 
8014PEMERINTAH KAB. MAPPIDalam Proses 
7307PEMERINTAH KAB. MAROSDalam Proses 
8211PEMERINTAH KAB. MAYBRATDalam Proses 
6609PEMERINTAH KAB. MELAWIDalam Proses 
8007PEMERINTAH KAB. MERAUKEDalam Proses 
5912PEMERINTAH KAB. MESUJIDalam Proses 
7004PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATANDalam Proses 
5603PEMERINTAH KAB. MUARA ENIMDalam Proses 
5806PEMERINTAH KAB. MUKOMUKODalam Proses 
7403PEMERINTAH KAB. MUNADalam Proses 
5605PEMERINTAH KAB. MUSI RAWASDalam Proses 
5612PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARADalam Proses 
8009PEMERINTAH KAB. NABIREDalam Proses 
7718PEMERINTAH KAB. NAGEKEODalam Proses 
7709PEMERINTAH KAB. NGADADalam Proses 
5211PEMERINTAH KAB. NIASDalam Proses 
5224PEMERINTAH KAB. NIAS BARATDalam Proses 
5225PEMERINTAH KAB. NIAS UTARADalam Proses 
8403PEMERINTAH KAB. NUNUKANDalam Proses 
5610PEMERINTAH KAB. OGAN ILIRDalam Proses 
5606PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIRDalam Proses 
5602PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULUDalam Proses 
6506PEMERINTAH KAB. PAMEKASANDalam Proses 
6118PEMERINTAH KAB. PANGANDARANDalam Proses 
8011PEMERINTAH KAB. PANIAIDalam Proses 
5402PEMERINTAH KAB. PASAMANDalam Proses 
5412PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARATDalam Proses 
6514PEMERINTAH KAB. PASURUANDalam Proses 
6409PEMERINTAH KAB. PATIDalam Proses 
6405PEMERINTAH KAB. PEKALONGANDalam Proses 
5306PEMERINTAH KAB. PELALAWANDalam Proses 
6411PEMERINTAH KAB. PEMALANGDalam Proses 
6910PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARADalam Proses 
5675PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRDalam Proses 
5909PEMERINTAH KAB. PESAWARANDalam Proses 
5406PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATANDalam Proses 
5102PEMERINTAH KAB. PIDIEDalam Proses 
5118PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYADalam Proses 
7301PEMERINTAH KAB. PINRANGDalam Proses 
7103PEMERINTAH KAB. POHUWATODalam Proses 
6525PEMERINTAH KAB. PONOROGODalam Proses 
5911PEMERINTAH KAB. PRINGSEWUDalam Proses 
6515PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGODalam Proses 
7907PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAIDalam Proses 
5803PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONGDalam Proses 
5308PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIRDalam Proses 
7714PEMERINTAH KAB. ROTE NDAODalam Proses 
6601PEMERINTAH KAB. SAMBASDalam Proses 
5217PEMERINTAH KAB. SAMOSIRDalam Proses 
6505PEMERINTAH KAB. SAMPANGDalam Proses 
8019PEMERINTAH KAB. SARMIDalam Proses 
5506PEMERINTAH KAB. SAROLANGUNDalam Proses 
6610PEMERINTAH KAB. SEKADAUDalam Proses 
5805PEMERINTAH KAB. SELUMADalam Proses 
6401PEMERINTAH KAB. SEMARANGDalam Proses 
7807PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMURDalam Proses 
6201PEMERINTAH KAB. SERANGDalam Proses 
5218PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAIDalam Proses 
6712PEMERINTAH KAB. SERUYANDalam Proses 
5309PEMERINTAH KAB. SIAKDalam Proses 
7008PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARODalam Proses 
7317PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANGDalam Proses 
7706PEMERINTAH KAB. SIKKADalam Proses 
7310PEMERINTAH KAB. SINJAIDalam Proses 
6603PEMERINTAH KAB. SINTANGDalam Proses 
6510PEMERINTAH KAB. SITUBONDODalam Proses 
6302PEMERINTAH KAB. SLEMANDalam Proses 
5404PEMERINTAH KAB. SOLOKDalam Proses 
7319PEMERINTAH KAB. SOPPENGDalam Proses 
8202PEMERINTAH KAB. SORONG SELATANDalam Proses 
6426PEMERINTAH KAB. SRAGENDalam Proses 
6709PEMERINTAH KAB. SUKAMARADalam Proses 
7712PEMERINTAH KAB. SUMBA BARATDalam Proses 
7717PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYADalam Proses 
7719PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAHDalam Proses 
7605PEMERINTAH KAB. SUMBAWADalam Proses 
7607PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARATDalam Proses 
6507PEMERINTAH KAB. SUMENEPDalam Proses 
8027PEMERINTAH KAB. SUPIORIDalam Proses 
6807PEMERINTAH KAB. TABALONGDalam Proses 
7508PEMERINTAH KAB. TABANANDalam Proses 
7315PEMERINTAH KAB. TAKALARDalam Proses 
7306PEMERINTAH KAB. TANA TORAJADalam Proses 
6810PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBUDalam Proses 
5407PEMERINTAH KAB. TANAH DATARDalam Proses 
6802PEMERINTAH KAB. TANAH LAUTDalam Proses 
6204PEMERINTAH KAB. TANGERANGDalam Proses 
5906PEMERINTAH KAB. TANGGAMUSDalam Proses 
5502PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARATDalam Proses 
5204PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAHDalam Proses 
5208PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARADalam Proses 
6803PEMERINTAH KAB. TAPINDalam Proses 
6111PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYADalam Proses 
5507PEMERINTAH KAB. TEBODalam Proses 
8205PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNIDalam Proses 
6420PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNGDalam Proses 
7704PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATANDalam Proses 
7703PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARADalam Proses 
5212PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIRDalam Proses 
7209PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNADalam Proses 
7326PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARADalam Proses 
6520PEMERINTAH KAB. TRENGGALEKDalam Proses 
6528PEMERINTAH KAB. TUBANDalam Proses 
5905PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANGDalam Proses 
6518PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNGDalam Proses 
7303PEMERINTAH KAB. WAJODalam Proses 
6429PEMERINTAH KAB. WONOGIRIDalam Proses 
6607PEMERINTAH KAB.BENGKAYANGDalam Proses 
6608PEMERINTAH KAB.LANDAKDalam Proses 
7314PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYARDalam Proses 
7720PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUADalam Proses 
6175PEMERINTAH KOTA BEKASIDalam Proses 
6172PEMERINTAH KOTA BOGORDalam Proses 
6473PEMERINTAH KOTA PEKALONGANDalam Proses 
7871PEMERINTAH KOTA AMBONDalam Proses 
6972PEMERINTAH KOTA BALIKPAPANDalam Proses 
5172PEMERINTAH KOTA BANDA ACEHDalam Proses 
6171PEMERINTAH KOTA BANDUNGDalam Proses 
6179PEMERINTAH KOTA BANJARDalam Proses 
6872PEMERINTAH KOTA BANJAR BARUDalam Proses 
6871PEMERINTAH KOTA BANJARMASINDalam Proses 
8171PEMERINTAH KOTA BATAMDalam Proses 
7672PEMERINTAH KOTA BIMADalam Proses 
6576PEMERINTAH KOTA BLITARDalam Proses 
6973PEMERINTAH KOTA BONTANGDalam Proses 
5471PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIDalam Proses 
6272PEMERINTAH KOTA CILEGONDalam Proses 
6177PEMERINTAH KOTA CIMAHIDalam Proses 
6176PEMERINTAH KOTA DEPOKDalam Proses 
5373PEMERINTAH KOTA DUMAIDalam Proses 
7171PEMERINTAH KOTA GORONTALODalam Proses 
8072PEMERINTAH KOTA JAYAPURADalam Proses 
7471PEMERINTAH KOTA KENDARIDalam Proses 
7074PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGUDalam Proses 
7771PEMERINTAH KOTA KUPANGDalam Proses 
5673PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAUDalam Proses 
6475PEMERINTAH KOTA MAGELANGDalam Proses 
7371PEMERINTAH KOTA MAKASSARDalam Proses 
6573PEMERINTAH KOTA MALANGDalam Proses 
7071PEMERINTAH KOTA MANADODalam Proses 
7671PEMERINTAH KOTA MATARAMDalam Proses 
5971PEMERINTAH KOTA METRODalam Proses 
5475PEMERINTAH KOTA PADANGDalam Proses 
5472PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANGDalam Proses 
5672PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAMDalam Proses 
7271PEMERINTAH KOTA PALUDalam Proses 
5771PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANGDalam Proses 
7372PEMERINTAH KOTA PAREPAREDalam Proses 
5477PEMERINTAH KOTA PARIAMANDalam Proses 
6574PEMERINTAH KOTA PASURUANDalam Proses 
5476PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDalam Proses 
5371PEMERINTAH KOTA PEKANBARUDalam Proses 
6671PEMERINTAH KOTA PONTIANAKDalam Proses 
6472PEMERINTAH KOTA SALATIGADalam Proses 
6971PEMERINTAH KOTA SAMARINDADalam Proses 
5473PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTODalam Proses 
6471PEMERINTAH KOTA SEMARANGDalam Proses 
5276PEMERINTAH KOTA SIBOLGADalam Proses 
6672PEMERINTAH KOTA SINGKAWANGDalam Proses 
8271PEMERINTAH KOTA SORONGDalam Proses 
5572PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUHDalam Proses 
6571PEMERINTAH KOTA SURABAYADalam Proses 
6476PEMERINTAH KOTA SURAKARTADalam Proses 
6271PEMERINTAH KOTA TANGERANGDalam Proses 
6274PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANDalam Proses 
5275PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAIDalam Proses 
8172PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGDalam Proses 
8471PEMERINTAH KOTA TARAKANDalam Proses 
6178PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYADalam Proses 
5272PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGIDalam Proses 
6474PEMERINTAH KOTA TEGALDalam Proses 
7971PEMERINTAH KOTA TERNATEDalam Proses 
7972PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUANDalam Proses 
7073PEMERINTAH KOTA TOMOHONDalam Proses 
7872PEMERINTAH KOTA TUALDalam Proses 
6371PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTADalam Proses 
7500PEMERINTAH PROVINSI BALIDalam Proses 
6200PEMERINTAH PROVINSI BANTENDalam Proses 
5800PEMERINTAH PROVINSI BENGKULUDalam Proses 
6000PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTADalam Proses 
6100PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATDalam Proses 
6400PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHDalam Proses 
6500PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURDalam Proses 
6600PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATDalam Proses 
6800PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANDalam Proses 
6700PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDalam Proses 
6900PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURDalam Proses 
8400PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARADalam Proses 
5700PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNGDalam Proses 
8100PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAUDalam Proses 
5900PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNGDalam Proses 
7800PEMERINTAH PROVINSI MALUKUDalam Proses 
7900PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARADalam Proses 
7600PEMERINTAH PROVINSI NTBDalam Proses 
7700PEMERINTAH PROVINSI NTTDalam Proses 
8000PEMERINTAH PROVINSI PAPUADalam Proses 
8200PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARATDalam Proses 
5300PEMERINTAH PROVINSI RIAUDalam Proses 
7300PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANDalam Proses 
7200PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAHDalam Proses 
7400PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARADalam Proses 
5400PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATDalam Proses
di Tidak ada komentar: