25 % Soal US SD Tetap Pusat Yang Membuat

Sistem penentuan kelulusan nasional untuk jenjang SD berupa ujian sekolah (US) masih sepenuhnya akan dikontrol oleh pusat. Hanya saja namanya yang berganti menjadi US. Yang berbeda hanya pendanaannya saja yang di serahkan ke masing dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh saat mengunjungi Rumah Dahlan Iskan Jalan Bali 24 Surabaya, Sabtu (7/12). Nuh menjelaskan jika pusat masih akan membuatkan 25 persen dari total soal yang diujikan.

’’Komposisinya nanti 25 persen pusat yang membuatkan soal dan sisanya provinsi yang membuat namun tetap dengan kisi-kisi yang telah kami berikan,’’ ujar Nuh. Artinya 25 persen soal dari pusat dan 75 persenya provinsi yang membuat namun tetap mengacu dari kisi-kisi yang diberikan oleh Kemendikbud. Alasannya pusat tetap ingin menjadi angkor untuk mengukur dan memetakan proses pendidikan di masing-masing provinsi sebagai standarisasi nasional.

Untuk anggaran diserahkan ke masing-masing dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota yang besarnya bisa ditanggung bersama. ’’Untuk alokasi anggaran memang ada perbedaan dari tahun sebelumnya, saat ini menjadi tanggungan bersama-sama antar provinsi dan kabupaten kota,’’ ujar mantan rektor ITS tersebut.

    

Dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk untuk pengadaan soal dan teknis pelaksanaan ujian.Untuk besarnya pembagian  anggaran tersebut bisa disesuaikan tergantung kesiapan masing-masing daerah. ’’Nanti biar yang mengatur daerah, kan mereka yang memiliki sekolah,’’ ujarnya.

Mengacu sebelumnya anggaran untuk unas yang dialokasikan pusat untuk pelaksanaan sebesar Rp 100 miliar. Jika itu dibagi 33 provinsi maka kurang lebih butuh dana 3 miliar untuk pelaksanaannya di setiap provinsi. ’’Jumlah itulah yang nanti harus ditanggung dan dikoordinasikan oleh masing-masing daerah,’’ ujarnya.

    

Kendalanya saat ini banyak daerah yang anggrannya sudah ditutup. Menurut Nuh itu bukan menjadi kendala. ’’Pelaksanaannya US masih Mei, jadi cukuplah waktu untuk melakukan revisi perubahan anggaran keuangan (PAK) kembali,’’ ujar Nuh. Jadi daerah tak perlu risau dan beralasan anggaran tak ada.

Saat ini Kemandikbud mengaku sudah mulai membuat surat edaran (SE) ke masing-masing daerah untuk pelaksanaan lapangannya. ’’Kalau daerah belum menerima ya tunggu saja SE segera kami kirim,’’ ujarnya.

Sumber

Banyak Juara Sains Bukan Berarti Anak Indonesia Pintar

Dari tahun ke tahun, banyak anak muda Indonesia menjuarai ajang olimpiade matematika dan sains tingkat dunia. Ini menunjukkan bahwa keenceran otak siswa Indonesia tidak kalah dengan negara lain.

Tetapi hasil pemeringkatan Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD) dan Unesco Institute for Statistics berkata sebaliknya. Data tahun ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih sangat rendah. Indonesia hanya menempati posisi ke-64 dari 65 negara peserta pemeringkatan. 

Menurut Presiden Asosiasi Guru Matematika Indonesia (AGMI) Drs. Firman Syah Noor, M.Pd. data PISA tersebut dapat menjadi gambaran tentang "kepintaran" anak muda di suatu negara. PISA menempatkan literasi matematika sebagai indeks utama pemeringkatan. 

Literasi matematika menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep-konsep matematika yang diajarkan di kelas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari. Indeks penyerta lainnya adalah literasi membaca dan literasi sains. 

Diakui Firman, meski nyaris menjadi juru kunci dalam pemeringkatan, ada sekelompok siswa Indonesia yang menunjukkan kemampuan tinggi dalam literasi matematika. Mereka inilah yang menjadi juara dalam berbagai olimpiade matematika dan sains. 

"Memang ada anak-anak pintar seperti di olimpiade sains, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Ini bukan gambaran keberhasilan pendidikan Indonesia," ujar Firman, ketika berbincang dengan Okezone, Jumat (6/12/2013).  

Penyebab rendahnya indeks literasi matematika di kalangan anak muda ini, kata Firman, adalah karena sifat pendidikan matematika di Indonesia yang prosedural. Artinya, siswa hanya diajarkan untuk menghafal rumus dan mengerti cara menggunakannya. Padahal, pendidikan matematika seharusnya melatih siswa berpikir kritis, analitis dan bernalar. 

"Kurikulum pendidikan matematika yang ditetapkan pemerintah memang bukan dirancang untuk mendidik siswa memiliki high order thinking skill (HOTS). Konsep ini mendidik siswa untuk mampu memecahkan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif," imbuhnya.

Sumber

DPR Optimis ‘Ketok Palu’ RUU ASN Bulan Ini

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya  optimis RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir masa persidangan tahun ini, yakni 20 Desember 2013.

“Jangan kaget kalau dalam bulan Desember ini DPR akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” ujarnya di sela-sela Seminar Nasional Seminar  nasional bertajuk Arsitektur Kabinet Tahun 2014 – 2019 di Jakarta, Kamis (05/12).

Menurut Agun, sesuai dengan jadwal yang telah disusun, Komisi II telah menyusun jadwal secara ketat, dan paling lambat tanggal 20 Desember nanti akan dilaksanakan rapat paripurna untuk pengesahan RUU tersebut.

RUU yang merupakan inisiatif DPR itu sudah mengalami pasang surut pembahasan, dan dari kalangan intern pemerintah cukup banyak mendapatkan resistensi. Namun dengan berbagai pendekatan, pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi II  DPR. “Optimis dapat selesai dalam masa persidangan ini,” tambahnya.

Sumber

Pemerintah Ikutkan 16 Pelayanan Unggulan ke PBB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimpun aplikasi pelayanan publik terbaik dari 16 instansi pemerintah pusat dan daerah, untuk dikirim ke United Nations of Public Service Award (UNPSA) tahun 2014. Pemerintah optimis pelayanan publik di Indonesia bisa meraih penghargaan dari PBB.

16 instansi penyelenggara layanan publik yang akan mengikuti kompetisi tersebut antara lain Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polda Metro Jaya, Kota Surakarta, Kabupaten Baru, NTMC Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan POM, Kabupaten Karanganyar, Kota Ambon, Kota Denpasar, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Yogyakarta.

Adapun pelayanan yang diikutsertakan dalam ajang internasional tersebut antara lain, pelayanan perijinan terpadu, pelayanan paspor, Bidik Misi, SIM keliling, administrasi kependudukan, pengelolaan PKL, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan karantina ikan, LPSE, notifikasi kosmetika, Larasita, standar kompetensi jabatan, e-commerce, brigade siaga bencana, dan fostering participation policy making decision.

 

Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenetria PANRB Muhammad Imanuddin mengatakan, Indonesia telah mengikuti ajang kompetisi selama dua tahun terakhir. Namun hasilnya belum memuaskan,  dan belum berhasil meraih UNPS Award.

 

Hal ini terjadi bukan karena pelayanan publiknya tidak bagus, tetapi karena tidak lengkap dalam penyusunan proposal yang dikirim ke UNPSA. “Sebenarnya pelayanan publik yang diikutsertakan itu sudah baik dan inovatif. Namun kurang lengkap dalam memberi keterangan dalam proposal. Seperti inovasi apa yang sudah dikembangkan, kemajuan dari pelayanan terdahulu, standarnya, sampai testimoni yang diberikan,”  ujar Imanuddin  dalam workshop bimbingan teknis keikutsertaan dalam UNPSA 2014, di Jakarta, Kamis (05/12).

 

Ditambahkan, submit data yang telah berlangsung sejak tanggal 18 September sampai 18 Desember 2013 ini, melampirkan aplikasi pelayanan publik dari instansi-instansi yang telah berinovasi dan terbukti secara kontinyu mengalami kemajuan yang signifikan. Kementerian PANRB telah mengadakan lokakarya untuk mengawal pelayanan publik dari 16 instansi yang telah memperbaiki dan melengkapi data-data sesuai kriteria yang diminta pada standar kategori UNPS Award.

 

Kementerian PANRB akan memfasilitasi unit pelayanan publik di kontes dunia, dengan syarat pelayanan publik tersebut harus memenuhi kategori dan kriteria evaluasi UNPS Award. Diantaranya mencakup peningkatan penyediaan pelayanan publik, penguatan partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme inovatif, mendorong pendekatan, whole of government dalam era informasi, serta mendorong penyediaan pelayanan publik yang tanggap gender.

Sumber

Cegah Korupsi Mulai dari Pengadaan CPNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, pencegahan korupsi bisa dimulai dari proses pengadaan CPNS. “Jika prosesnya sudah tidak baik maka hasinya tidak akan menjadi baik,” ujarnya ketika menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Jakarta, Rabu (04/12).

Dalam kesempatan itu, Azwar mengajak para pemimpin instansi pemerintah yang hadir untuk ikut membantu menjaga proses fairness dalam pengadaan CPNS 2013, "Ikuti dulu prosesnya, dan bandingkan hasilnya nanti dengan pengadaan CPNS yang ada ‘mainnya’ ". Dengan proses yang fair dan terbuka, Menteri menjamin, pemerintah akan mendapatkan putera-puteri terbaik untuk menjadi PNS.

Konferensi yang dibuka Ketua KPK Abraham Samad kali ini mengambil tema Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Implementasi Pelembagaan SIN.  Dalam kesempatan itu, Ketua KPK menyampaikan penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) diharapkan dapat mengatasi sejumlah pemersalahan bangsa. “Salah satunya adalah korupsi yang masih menjadi penghalang terbesar terwujudnya tujuan nasional bangsa,” ujar Samad.

Acara yang menghadirkan 260 perwakilan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dan beberapa asiosiasi profesi. Selain Menteri PANRB Azwar Abubakar, hadir sebagai pemakalah antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Sancoyo Antarikso dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Sumber