Dosen Tetap Non-PNS Juga Terima Tunjangan Profesi

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempatkan 407 orang calon dosen tetap non-PNS di 62 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 64 perguruan tinggi swasta (PTS).

Mereka adalah lulusan program Beasiswa Unggulan 2011 yang menempuh studi S1 dan S2 baik di dalam maupun luar negeri. Upaya sistemik ini ditempuh untuk mengatasi kekurangan jumlah dosen di Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Djoko Santoso mengatakan, saat ini jumlah dosen di Indonesia sangat kurang. Jumlah dosen tetap belum mencapai 160 ribu, sementara jumlah mahasiswa 5,4 juta orang.

"Kita harus memenuhi dosen-dosen terutama dosen berkualitas. Nah, adik-adik kita ini memperoleh pendidikan S2 dan S3 di PT berakreditasi A. Sesudah lulus ditempatkan menjadi motor-motor baru di PT yang ditempati," katanya usai memberikan pembekalan calon dosen tetap non-PNS di Hotel Batavia, Jakarta, Selasa (19/11).

Djoko menjelaskan, undang-undang mengamanatkan pada 2015 dosen di PT minimal sudah menyandang gelar master. Sementara saat ini proporsi dosen tetap lulusan S1 baru 34 persen, sedangkan S2 separuhnya, dan S3 hanya 11 persen. Karena itu perlu dibuat program khusus ini untuk memenuhi jumlah dosen.

Djoko mengatakan, meskipun mereka menjadi dosen non-PNS, tetapi memiliki hak selayaknya dosen tetap PNS. Misalnya, kata dia, mereka akan memperoleh tunjangan profesi setelah lulus sertifikasi dosen. "Kalau jenjangnya naik sampai guru besar dia akan memperoleh tunjangan kehormatan guru besar," katanya.

Menurut Permendikbud No.84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan PTS, dosen tetap non-PNS atau dosen tetap yayasan memiliki hak dan kewajiban seperti memperoleh penghasilan yang layak, jaminan hari tua dan kesehatan, promosi hingga kebebasan akademik layaknya dosen.

Untuk mendapatkan hak-hak itu, dosen tetap dengan kategori ini harus bekerja penuh 40 jam per minggu atau sedikitnya melaksanakan tridarma setara 12 SKS tiap semesternya.

Lebih spesifik, Permendikbud ini menyatakan, dosen tetap non-PNS seperti lulusan Beasiswa Unggulan ini mendapatkan gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, dan jaminan kesejahteraan sosial.

Sumber

Kemdikbud-KONI Jajaki Pendirian Akademi Olahraga

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat tengah menjajaki kerjasama untuk mendirikan akademi olahraga nasional atau AKORNAS. Rencananya, akan ada tiga jurusan di perguruan tinggi dengan masa pendidikan setahun itu, yakni ilmu olahraga (sport science), manajemen olahraga dan kepelatihan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang merintis berdirinya sekolah tinggi olahraga di Palembang. Di sisi lain, Kemendikbud juga mendukung upaya KONI Pusat untuk mendirikan  akademi olahraga.

"Kami dengan senang hati mendukung mulai izin operasional dan beasiswa buat siswanya," kata M Nuh saat beraudiensi dengan Ketua Umum KONI, Tono Suratman di Kemdikbud, Jakarta, Senin (18/11) sore.

Nuh menjelaskan, Kemendikbud memberikan kebebasan mengenai bentuk perguruan tinggi khusus olahraga itu. Bisa akademi atau sekolah tinggi. Yang penting, katanya, persiapan harus dilakukan secara matang. "Lakukan secara bertahap dan bentuk tim teknis," ucapnya.

Sementara Tono Suratman mengatakan, pendirian akademi olahraga ini untuk mempercepat proses menambah jumlah dan kualitas pelatih olahraga yang sekarang tersebar di 61 cabang olahraga. Tanpa langkah terobosan ini, kata dia, maka Indonesia akan mengalami pasang surut dalam kepelatihan olahraga.

"Saat ini kesulitan karena tidak punya pelatih-pelatih handal dalam membuat program. Mereka umumnya hanya membuat jadwal latihan karena belum mengikuti pendidikan formal," ujarnya.

Ditambahkannya, setelah menyelesaikan pendidikan selama satu tahun mereka dapat melanjutkan ke jenjang diploma 2 (D2). Selanjutnya, lulusan akademi olahraga itu dapat menempuh dan menyelesaikan studi S1 dengan menambah dua tahun lagi di bangku kuliah. "Akademi ini direncanakan berdiri di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta," katanya.

Sumber

Macam - Macam Alat Sadap Modern Terbaik

Agen-agen suwastapun sekarang sudah banyak berkembang di negeri kita , mereka banyak menawarkan jasa-jasa intelejen ,misal jasa pengintaian dan penyadapan. 
Aparat negarapun juga tak mau kalah kecanggihannya dalam hal penyadapan, contohnya saja KPK , dalam hal sadap menyadap kpk tak mau begitu saja membeli produk yang biasa , alat penyadap kpk cukup canggih yaitu yang bernama ATIS

Tahukah anda bila seseorang mungkin saja menyadap informasi dari anda saat ini.

kalau senang menonton film luar yang berhubungan dengan intelejen tentu saja tidak lepas dengan yang namanya alat-alat penyadapan yang bagus, misalanya saja di film agen 007 (james bond ), dengan kemampuan dan teknologi yang digunakannya sudah cukup memusingkan musuh-musuhnya.

ATIS (Audio Telecommunication International Systems) adalah sebuah generasi baru dari Instant Recall Recorders (IRC) dalam teknologi solid-state, yang dapat dikoneksikan ke dalam audio source berupa telepon atau handphone GSM/AMPS/CDMA dan akan merekam atau menyadap seluruh komunikasi suara dengan kapasitas aktif lebih dari 680 menit dan 1000 panggilan yang berbeda. Kompresi algoritma yang ada di dalam ATIS telah memperbesar kapasitas penyimpanan dan kualitas suara yang cukup jernih. Dengan menggunakan koneksi telepon.

KPK dalam melakukan aksi sadap terbilang canggih. Lembaga itu lewat daftar isian proyek tahun 2005 membeli alat sadap jenis portabel A (laptop dan receiver) seharga Rp 1,512 miliar, jenis B Rp 5,25 miliar, dan jenis C Rp 4 miliar. Kemudian satu unit LID monitoring centre (LID MC) seharga Rp 17,31 miliar. Alat penyadap tersebut dinamakan audio telecommunication international systems (ATIS) Gueher, buatan Jerman, ditambah beberapa kelengkapannya. KPK juga memiliki peralatan firing buatan AS dan macro system buatan Polandia.

ATIS dapat mengidentifikasi penelepon, waktu telepon dan nomor penelepon via RS 232 link built-in. Teknologi penyadapan sebelumnya hanya terbatas digunakan untuk menyadap frekuensi GSM saja atau CDMA saja. Beberapa contoh model alat sadap adalah Cellular Monitoring CDMA Intercept model G-Com 2066 untuk penyadapan frekuensi CDMA dan Cellular Monitoring GSM Intercept model GSM 3060TP untuk penyadapan frekuensi GSM. Cellular Monitoring CDMA Intercept model G-Com 2066 merupakan alat yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan dan juga buisa memutar kembali percakapan telephone dari jaringan telephone selular CDMA. Alat ini digunakan oleh penegak hokum dan juga lembaga pemerintahan untuk memantau dan menyimpan percakapan telepon seluler CDMA dari tersangka kriminal, militan, teroris, dan mereka yang melakukan spionase. G-Com Intercept 2066 CDMA juga berfungsi sebagai SMS Intercept, mampu menangkap SMS (layanan pesan singkat).

Namun dalam hal kegunaan , sebenarnya alat penyadap dengan harga murah atau mahal  sebenarnya sama, yaitu untuk menyadap, cuma yang membedakannya adalah tingkat teknologi dan output yang dihasilkan, misalnya dengan alat yang murah kita hanya dapat menyadap satu target dalam satu titik, namun dengan alat yang super canggih kita mungkin dapat menggunakan alat penyadap hingga detail sehingga hasil output yang dihasilkan mampu dan dapat  gunakan untuk ranah pidana , output yang dihasilkan benar-benar mampu  sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.  

namun bila hanya untuk keperluan sadap menyadap pacar ,teman , kanan kiri kita yang bermasalah kita cukup menggunakan alat penyadap yang banyak dijual dipasaran dengan harga yang cukup terjangkau.

MACAM -MACAM ALAT PENYADAP DI PASARAN

Alat penyadap dipasaran ada berbagai merk dan jenis, ada yang berupa alat untuk ditempel di lokasi target yang akan di sadap, atau menyadap menggunakan jalur komunikasi target,

dari berbagai macam alat penyadap terkadang mempunyai bentuk yang unik ,misal seperti fas bunga, asbak, ataupun hiasan dinding karena hal itu bertujuan untuk keamanan penyadapan

Curigai Australia Dompleng Alat Penyadapan Milik Densus 88

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya meminta Densus 88 Polri untuk tidak menggunakan lagi alat penyadapan yang dimilikinya. Pasalnya, perangkat sadap itu merupakan sumbangan dari pemerintah Australia.

"Saya, bersama Fraksi Golkar mengharapkan pada polisi, khususnya, Densus untuk menghentikan penggunakan dari alat intersepsi (penyadapan)," kata Tantowi saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Wakil Sekjen Partai Golkar itu mengungkapkan, pada tahun 2001 lalu Polri menerima sumbangan alat sadap dari Australia. Sumbangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Densus 88 dalam melancarkan perang melawan terorisme.

Namun, pascaterungkapnya operasi penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia, Tantowi mencurigai sumbangan tersebut memiliki tujuan lain. Ia menduga, alat tersebut kemungkinan dimanfaatkan Australia untuk melancarkan operasi intelejen.

"Tidak mustahil peralatan itu sudah dibuat terkoneksi dengan sistem mereka di sana. Jadi patut diduga salah satu sumber kebocoran dari situ," ucap mantan penyanyi country ini.

Lebih lanjut Tantowi menegaskan pemerintah Australia harus segera melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik.

"Dalam diplomasi kita dapat menyampaikan nota keberatan yang sudah dilakukan. Kemudian diikuti pemanggilan otoritas Australia dan Amerika oleh Menteri Luar Negeri. Bila tidak ada reaksi maka akan menarik kedubes kita, dan terakhir memutuskan hubungan diplomatik," paparnya.

Sumber

KPK Saja Bisa Menyadap, Apalagi Luar Negeri

Berkaca dari kasus penyadapan yang dilakukan Directorate Signals Defense (DSD) Australia pada sejumlah pejabat Indonesia, mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil menyarankan agar pemerintah memberikan proteksi khusus untuk handphone para pejabat.

Sofyan sendiri termasuk korban dari penyadapan yang dilakukan oleh Australia tersebut.

"Kita harusnya punya sistem teknologi canggih yang memproteksi telepon para pejabat kita agar tidak disadap," ujar Sofyan saat dihubungi JPNN di Jakarta, Senin malam, (18/11).

Menurut Sofyan, pemerintah jangan lengah dengan membiarkan penyadapan ini kembali terjadi. Harusnya sudah ada sistem canggih untuk menangkal penyadapan.  Proteksi dan penangkal, kata dia, penting untuk menjaga kerahasiaan urusan dalam negeri.

"KPK saja bisa lakukan penyadapan, apalagi luar negeri yang sudah canggih teknologinya, pasti lebih mudah lakukan penyadapan," kata Sofyan.

Selain Sofyan ada beberapa nama lain yang disadap DSD pada tahun 2009 di antaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal, Andi Alifian Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan mantan Menko Polhukam  Widodo AS.

Aksi penyadapan ini terbongkar setelah diungkap oleh Edward Snowden dari Amerika Serikat pada media massa Australia dan Inggris.

\Sumber